Collaborative Governance Dalam Mitigasi Abrasi Di Kabupaten Bengkalis Provins Riau
DOI:
https://doi.org/10.58794/sumur.v3i2.1625Keywords:
Abrasi, Collaborative Governance, Pesisir, Bengkalis, Mitigasi BencanaAbstract
Abrasi merupakan salah satu permasalahan lingkungan krusial yang terjadi di wilayah pesisir, termasuk di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Fenomena ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pemukiman, dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak abrasi serta tantangan dan peluang penerapan pendekatan Collaborative Governance dalam mengatasi abrasi di Bengkalis. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan kajian kebijakan lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan anggaran, serta minimnya pemanfaatan teknologi menjadi tantangan utama dalam mitigasi abrasi. Pendekatan Collaborative Governance dinilai potensial dalam mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Strategi yang direkomendasikan mencakup peningkatan partisipasi pemerintah, investasi teknologi, rehabilitasi ekosistem, serta insentif bagi sektor swasta. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, pendekatan ini diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis.
References
Istijono, B. (2013). Tinjauan lingkungan dan penanggulangan abrasi pantai Padang - Sumatera Barat. Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand), 9(2), 42. https://doi.org/10.25077/jrs.9.2.42-49.2013
Sutikno, S. (2014). Analisis Laju Abrasi Pantai Pulau Bengkalis dengan Menggunakan Data Satelit. Jurnal Teknik Lingkungan. https://doi. org/10.13140/RG, 2(2074.5766).
Rri.co.id. Panjang Abrasi Kritis di Bengkalis Capai 100 Kilometer.2024. Available from. https://rri.co.id/daerah/931283/panjang-abrasi-kritis-di-bengkalis-capai-100-kilometer?utm
riauterkini.com.Tangani Abrasi 13 Tahun, Pemkab Bengkalis Gelontorkan Rp328 Miliar APBD.2023. Available from: https://riauterkini.com/index.php?Tangani-Abrasi-13-Tahun%2C-Pemkab-Bengkalis-Gelontorkan-Rp328-Miliar-APBD=&com=isi&id_news=151147568&utm
Jikalahari, Keslimasy. Ancaman Bagi Si Pelindung Pesisir: Kajian menguak kondisi terkini mangrove di Kecamatan Bantan, Bengkalis dan menganalisis ancaman yang akan dihadapi. 2022; Available from: https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2024/03/2110-Kajian-Mangrove-Keslimasy.pdf
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Lemos, MC, & Agrawal, A. (2006). Tata Kelola Lingkungan. Tinjauan Tahunan Lingkungan dan Sumber Daya , 31 (2006), 297-325.
Rusadi, S., Mulyawan, R., Suwaryo, U., & Yuningsih, NY (2024). Penerapan Tata Kelola Lingkungan yang Baik untuk Mengelola Abrasi Pesisir di Kabupaten Bengkalis, Indonesia. dalam Jurnal International Journal of Sustainable Development & Planning , 19 (5), 1911-1919.
Maylani, T., & Mashur, D. (2019). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. Jurnal Kebijakan Publik, 10(2), 105-110.
Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 7(1), 521-529.
Hidayat, R., & Asrida, W. (2014). Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi (Studi Pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012). Jurnal, 1.
Wulansari, D. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
I.
